TNI Bersikap Netral

BANJARMASIN – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bersikap netral pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 mendatang. Pilkada dinilai sebagai proses demokrasi rakyat yang memilih pemimpinnya.

Tak terkecuali di lingkungan Korem 101/Antasari, sikap tersebut juga diberlakukan. Hal tersebut ditegaskan Danrem 101/Antasari Kolonel Inf. Yudianto Putrajaya melalui Kepala Penerangan (Kapenrem) 101/Antasari, Mayor Caj Iskandar Muarif. “Tidak boleh memihak atau mendukung salah satu pasangan calon. TNI berada di tengah-tengah, bersikap netral,” kata Iskandar.

Pada Pilkada Serentak tahun 2018 mendatang, ada empat daerah di Provinsi Kalsel yang menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan ini. Yakni Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut.

Saat ini sedang berjalan tahapan-tahapan pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada tersebut.

“Danrem sudah menegaskan kepada prajurit TNI, tidak boleh melakukan dukung-mendukung atau terlibat dalam aktivitas pencalonan.Wajib hukumnya TNI bersikap netral,” tegas Iskandar lagi.

Bila melakukan pelanggaran dan terbukti ketidaknetralan anggota TNI dalam penyelenggaraan pilkada tersebut, maka kesatuan akan melalukan proses hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Iskandar, TNI tidak akan terlibat dalam politik praktis dalam proses pilkada. TNI juga tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Karena rakyat-lah yang sepenuhnya untuk menentukan dan memilih pemimpinnya.

Iskandar juga menyarankan agar masyarakat dapat melaporkan jika ada menemukan anggota TNI melanggar ketentuan tersebut. Bila ditemukan bukti yang kuat, maka akan dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku.

Oleh karena itu setiap Prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pemilukada baik Parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu maupun Pemilukada, tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan/atau Panwaslu atau Panwasda. imbuh Iskandar. (Penrem 101/Ant)

Post Author: Korem 101 Antasari

Lelaki. Kota Banjarbaru. Kalimantan Selatan