BERSAMA KODIM MARTAPURA DAN FORKOPIMDA, TANDA TANGANI ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI

Kodim 1006/Martapura 05/02/2018

MARTAPURA- Ikut mendukung membangun kinerja aparatur pemerintah yang baik dan wibawa, Dandim 1006/ Mtp Letkol Inf Muchammad Ghoffar Ngismangil S
sos melalui Kasdim Martapura Mayor Inf Ranoviandy Choirul S.sos.M.M
melaksanakan acara penanda tanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas, Pengadilan Negeri Kelas I.B Martapura menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih, bertempat di ruang sidang utama PN Martapura Senin 5/2/2018 pagi tadi

Dalam kesempatan Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur mengatakan, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efesien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Tambah Bupati, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan melayani merupakan salah satu misi kami sebagai Kepala Daerah.

Penerapan zona Integritas merupakan bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, oleh karena itu, pengadilan negeri martapura dapat menjadi pilot projek atau contoh bagi Kabupaten lain, ” Semoga ke depan lebih banyak satuan kerja di wilayah ini yang memenuhi standar zona integritas sehingga layak di nilai untuk memperoleh WBK maupun WBBM” Wakil Bupati.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Provinsi Kalsel Muhammad Saleh Saya berterimakasih dan mengapresiasi Kepada Kepala pengadilan Agama Martapura bersama jajarannya yang sudah memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat ” Iya “menyampaikan, program ini merupakan perintah dari pusat yaitu Majelis Agung ( MA ) di mana pengadilan seluruh Indonesia wajib melaksanakan kegiatan tersebut dan harus di integritaskan serta kami mengharapkan agar bisa mencapai nilai dengan Eselon A, kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan ini.

Reformasi birokrasi menjadi langkah yang diambil Pengadilan Negeri Martapura dalam melakukan penataan sistem untuk mencapai peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.

“Untuk itu, Zona Integritas sangat perlu kami canangkan sebagai bentuk komitmen kami untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Wilayah Bebas dari Korupsi diwujudkan ketika sebuah instansi dapat memenuhi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Kemudian dituangkan dalam kriteria 7 ( Tujuh ) area penilaian akreditasi antara lain Kepeminpinan dan Menejemen, Kebijakan Pengadilan, Sumber daya manusia (SDM), Penyelenggara persidangan, Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dan Pelayanan Pengadilan yang terjang

Kasdim Martapura Mayor Inf Ranoviandy Choirul S sos.MM juga menyampaikan bahwa Kodim 1006 Martapura mendukung program Kinerja Pengadilan Martapura, bahwa Intergritas yang utuh dan sinergis Inovasi akan membantu percepatan sasaran program kerja dalam birokrasi untuk mencegah adanya praktek manupulasi Korupsi,kita dukung dan sport sehingga pelayanan publik tidak terganggu,Ujarnya

Turut hadir Kepala Pengadilan Militer, Kejaksaan, Wakil Ketua DPRD Banjar, Kabagren Polres Banjar, Para Hakim Pengadilan, FKPD. (Penrem 101/Ant)

Tentang Penulis